Kemiskinan memang adalah pekerjaan besar bagi pemerintah kita, tapi pekerjaan itu tidak pernah di prioritaskan untuk mengurangi angka kemiskinan, berbagi cara telah di lakukan tapi malah tidak dapat mengurus permasalahan ini.
Kemiskinan merupakan masalah yang ditandai oleh berbagai hal antara lain rendahnya kualitas hidup penduduk, terbatasnya kecukupan dan mutu pangan, terbatasnya dan rendahnya mutu layanan kesehatan, gizi anak, dan rendahnya mutu layanan pendidikan.
Untuk menekan angka kemiskinan di Yogya, Pemerintah Kota Yogyakarta melalui Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan (TKPK) kembali menggandeng perusahaan – perusahaan untuk ikut serta mendukung program penanggulangan kemiskinan. Nantinya perusahaan-perusahaan tersebut akan ikut membantu melalui program corporate social responsibility atau CSR.
Dari data TKPK, jumlah penduduk miskin yang ada di Kota Yogyakarta berjumlah 37.600 jiwa, jumlah tersebut sekitar 9,3 persen dari jumlah total penduduk Kota Yogyakarta yang berjumlah sekitar 488.000 jiwa. Data penduduk miskin tersebut merupakan data yang berdasarkan data penerima Kartu Menuju Sejahtera (KMS) dan bukan data dari BPS, karena apabila mengunakan data BPS, jumlah penduduk miskin akan lebih sedikit.
Menurut Ketua Sekretariat TKPK, Pande Made Kertanegara menyebutkan dengan data KMS maka jumlah penduduk yang akan tercover lebih luas. Terkait dengan pelibatan perusahaan, Made menjelaskan bahwa dalam upaya pelibatan penanggulangan kemiskinan tidak hanya bergantung dari birokrasi pemerintah saja namun juga dengan stake holder terkait.
“Dalam penanggulangan kemiskinan tidak hanya tergantung dengan birokrasi namun juga dengan stake holder terkait. Sehingga akan bersama-sama dalam menyelesaikan kemiskinan,” kata Made.
Ada beberapa program dalam upaya pengetasan kemiskinan. Seperti perbaikan infastruktur, penyediaan permodalan dan juga pengembangan kapasitas sumber daya manusia dengan menyasar beberapa daerah yang memiliki tingkat kemiskinan yang tinggi. Daerah yang akan menerima adalah Terban, Gedongkiwo, Pringgokusuman, Prenggan, Pandeyan dan Prawirodirjan. Daerah-daerah tersebut akan menerima bantuan program yang berbeda-beda dan disesuaikan dengan kondisi yang ada di masing-masing wilayah.
Kemiskinan merupakan bagian yang tak terpisahkan dari pola pembangunan yang dicanangkan oleh pemerintah. Ia akan hadir dengan kuantitas yang luar biasa besarnya seiring dengan tidak meratanya pembangunan. Kemiskinan juga tidak lagi dipahami hanya sebatas ketidakmampuan ekonomi tetapi juga kegagalan dalam memenuhi hak/ kebutuhan dasar seperti pendidikan, kesehatan dan sarana aktualisasi diri.
Menurut Made, jumlah penduduk miskin yang ada saat ini di Kota Yogyakarta adalah yang paling rendah jumlahnya di DIY, yakni di bawah dua digit persentasenya. Dimana dengan jumlah tersebut, penanggulangan kemiskinan akan lebih sulit untuk dilakukan, namun pihaknya optimis jika program dan agenda yang sudah dijalankan maka jumlah penduduk miskin bisa ditekan jumlahnya dan bisa melebihi jumlah penurunan tiap tahun, dimana pertahun penurunanya hanya 0,3 persen per tahun.
“Harapannya pada 2016 mendatang jumlah penduduk miskin bisa turun menjadi 7,3 persen,” katanya.
Nantinya CSR akan berasal dari beragam perusahaan, baik itu BUMN, BUMD atau pihak swasta lain. Terkait dengan jumlah, TKPK belum bisa memastikan data yang pasti. Namun transparansi akan terus dilakukan dengan memberikan laporan mengenai pengunaan dana. Salah satu bentuk upaya transparansi adalah dengan melakukan gathering dengan perusahaan-perusahaan tersebut.
