Positif Negatif Program CSR di Indonesia

0
8435

Pelaksanakan kegiatan-kegiatan tanggung jawab sosial perusahaan alias corporate social responsibility (CSR) di Indonesia ternyata masih dihadang banyak persoalan teknis. Pemerintah sampai kini belum memiliki rancangan induk atau master-plan CSR, sehingga peran pemerintah seringkali kontra produktif. Padahal, pemerintah seharusnya lebih aktif memosisikan diri sebagai fasilitator agar perusahaan-perusahaan juga dapat menjalankan kegiatan-kegiatan CSR-nya lebih efektif.

Hal itu disampaikan Suwandi saat ujian mempertahankan desertasi di depan tim penguji Sekolah Pasca Sarjana Universitas Gajah Mada, Yogyakarta, Sabtu 21 Desember 2013
Suwandi kini tercatat sebagai doktor CSR pertama di Indonesia. Bertindak sebagai tim penguji adalah Prof Dr Gunawan Sumodiningrat M.Ec, Dr Anna Marie Wattie MA, Prof Dr Ir Sunarru Samsi Hariadi MS, Dr Agus Heruanto Hadna, Dr Roberto Akyuwen SE STP Msi, Dr Ely Susanto SIP MBA, dengan promotor Prof Dr Yeremias T Keban MRRP dan Prof Dr Ir Edhi Martono MSc.

“Kunci kinerja CSR terletak pada komitmen perusahaan. Karena itu, harus ada stimulus dan dorongan agar perusahaan-perusahaan memiliki komitmen yang besar untuk menjalankan kegiatan dan program CSR. Tanpa itu, program CSR tidak akan pernah bisa efektif,” katanya.

Suwandi yang juga Ketua Umum Umum Corporate Forum for Community Development (CFCD) dan telah melaksanakan penelitian mendalam terhadap pelaksanaan program CSR di PT Bakrie Sumatera Plantations Tbk, salah satu industri perkebunan kelapa sawit dan karet terkemuka di Indonesia, terang-terangan mengatakan bahwa pelaksanaan program-program CSR di perusahaan dalam kenyataannya masih dihadang banyak sekali persoalan. “Responden dalam penelitian yang saya lakukan, mengakui hal itu. Anggaran terbatas, pelaksanaan yang belum merata, pelaksanaan yang belum terjadwal, lemahnya sosialisasi dan komunikasi,dan banyak lagi,” ujarnya.

Ia melihat, jangkauan pelaksanaan program CSR di Indonesia juga belum merata. Belum menjangkau seluruh lapisan masyarakat, sebagian besar hanya dilakukan kepada pihak-pihak tertentu saja. Selain itu juga tidak dilakukan secara kontinyu. Bahkan, ditemukan juga fakta bahwa dalam pelaksanaan CSR yang berpola kemitraan tidak dilakukan secara baik sejak awal. “Akibatnya, pengambilan keputusan-keputusan penting dalam rangka pelaksanaan program tersebut sering dilakukan secara sepihak oleh perusahaan, tanpa melibatkan petani plasma,” kata Suwandi.

Kesenjangan Pendapatan
Yang juga menarik, dari kajiannya terhadap hasil riset tersebut, Suwandi dapat menyimpulkan bahwa program CSR yang menurut dia sebenarnya diharapkan dapat menyeimbangkan kepentingan masyarakat dan pebisnis di perusahaan, ternyata justru belum mampu mengatasi kesenjangan pendapatan. “Program CSR telah mampu meningkatkan pendapatan masyarakat secara signifikan, tapi belum mampu mengatasi kesenjangan pendapatan,” katanya.

Hasil uji kesamaan rata-rata terhadap data dan temuan-temuan dari riset yang dilakukannya, menurut Suwandi, menunjukkan bahwa secara statistik terjadi perbedaan pendapatan di masyarakat, setelah terlibat di dalam program Kemitraan Inti-Plasma perkebunan kelapa sawit dengan perusahaan (BSP) di sebuah unit usahanya di daerah Jambi.

Namun demikian, masyarakat yang terlibat dalam program CSR, di lain pihak telah sangat menyadari bahwa program dan kegiatan yang ikut mereka selenggarakan juga telah membuahkan hasil positif. “Ada pemahaman di kalangan mereka bahwa kerja sama yang mereka jalani dengan perusahaan, ternyata satu kegiatan yang membuahkan manfaat bagi mereka. Masyarakat telah menyadari bahwa perbaikan bisnis perusahaan akan secara langsung memberikan dampak terhadap pendapatan mereka. Fenomena ini merupakan bukti aktual simbiosis mutualisme,” ujar Suwandi.

Dalam desertasinya, Suwandi mendesak pemerintah dan seluruh pemangku kepentingan untuk segera menyusun master plan CSR di Indonesia. Perusahaan-perusahaan yang menjalankan program CSR, menurut Suwandi, harus lebih banyak mengakomodir masukan dari bawah. “Supaya program CSR bisa dijalankan secara konsisten dan kontinyu, dengan prioritas pada pemenuhan kebutuhan masyarakat,” ujar Suwandi.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here